RESUME: Pekerja lepas merupakan bagian dari pegawai yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Pekerja lepas mulai diangkat sejak masa kolonial Belanda dalam menyikapi membengkaknya jumlah pengangguran pada tahun 1930-an. Pada masa itu, pemerintah lebih banyak mengangkat pekerja lepas daripada pegawai negeri. Pada dekade 1950-an, pemerintah Republik Indonesia mengangkat pekerja lepas secara besar-besaran. Pemogokan pekerja lepas yang diikuti oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Jawa Barat tahun 1952 dikendalikan oleh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), organisasi “onderbouw” PKI (Partai Komunis Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi pemogokan, peran SOBSI dalam pemogokan, dan dampak yang ditimbulkan dari pemogokan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi “broken negosiations” atau kesepakatan yang batal dari Charles Tilly (1978 dan 2003), yang mempunyai ciri utama terjadinya eksploitasi dari penguasa. Pemerintah Pusat melakukan pembatalan peraturan upah pekerja, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut diprotes oleh pekerja yang berujung pada pemogokan. Dalam penulisan ini juga digunakan pendekatan strukturasi dari Anthony Giddens (2010). Panitia Aksi SOBSI, sebagai agensi, lahir karena adanya “constraining” atau kendala, kemudian agensi berkesempatan untuk mengubahnya atau “enabling”. Pemogokan berhasil melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Pemogokan tersebut berdampak positif bagi kesejahteraan pekerja lepas di seluruh Indonesia, organisasi SOBSI, dan pemerintah yang berkaitan dengan urusan pekerja lepas.

KATA KUNCI: Pekerja Lepas; Pemogokan; Jawa Barat; Pemerintah; Organisasi Buruh.

ABSTRACT: “Freelance Workers’ Strike in West Java Province in 1952”. The freelancers are part of employees working in government institutions. Freelance workers began to be appointed since the Dutch colonial era in addressing the swelling of unemployment in the 1930s. At that time, the government had more freelance workers than civil servants. In the decade of the 1950s, the government of the Republic of Indonesia lifted freelance workers on a large scale. The freelance workers’ strike which followed by civil servants in West Java occured in 1952 was controlled by the SOBSI (Central of Labor Organization of Indonesia) as the substructure of PKI (Indonesian Communist Party). The aim of this research is to reveal the cause of the strike, the role of SOBSI, and the effect of its strike. The theory used in this research is collective action model of broken negosiations. The theory was written by Charles Tilly (1978 and 2003) with exploitation from government as its characterization. The Central Government cancelled the regulation of workers’s salary which designed by Local Government of West Java Province. That decision was excepted by workers which led to the strike. The structuration approach of Anthony Giddens (2010) was used in this research. Action Commitee of SOBSI as an agency was born from constraining and the agency has a chance to change it (enabling). The workers strike was successful in delivering Government Regulation Number 31 in 1954 concerning on municipal’s workers. The strike had a positive effect for workers’s welfare throughout Indonesia, SOBSI, and government itself, which related to workers matter.

KEY WORD: Freelance Workers; Strike; West Java; Government; Labor Organization.

About the Author: Kandar adalah Mahasiswa S-3 Program Studi Ilmu Sejarah, Departemen Sejarah FIPB UI (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia), Kampus UI Depok, Jawa Barat; dan Direktur Preservasi ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), Jalan Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan 12560, Indonesia. E-mail: kandar.anri@gmail.com

How to cite this article? Kandar. (2017). “Pemogokan Pekerja Lepas di Provinsi Jawa Barat Tahun 1952” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.10(1) May, pp.19-34. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 1979-0112.

Chronicle of the article: Accepted (June 1, 2016); Revised (December 15, 2016); and Published (May 30, 2017).

Pekerja Lepas; Pemogokan; Jawa Barat; Pemerintah; Organisasi Buruh

Antara [koran]. Djakarta: 17 Maret 1952.

Antara [koran]. Djakarta: 21 Maret 1952.

Antara [koran]. Djakarta: 25 Maret 1952.

Antara [koran]. Djakarta: 26 Maret 1952.

Antara [koran]. Djakarta: 24 April 1952.

Antara [koran]. Djakarta: 28 April 1952.

Antara [koran]. Djakarta: 24 Desember 1953.

Arifin, Syarif et al. [ed]. (2012). Memetakan Gerakan Buruh. Bogor: Penerbit Kepik.

Beng To, Oey. (1991). Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, 1945—1958. Jakarta: Penerbit LPPI [Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia].

Compton, Boyd. (1992). Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia. Jakarta: Penerbit LP3ES, terjemahan Hamid Basyaib.

Erman, Erwiza & Ratna Saptari [eds]. (2013). Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa. Jakarta: KITLV Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Feith, Herbert. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Firsching, W. (2008). “Serikat Buruh Merupakan Pusat para Orang Revolusioner, Tetapi di Sebagian Besar Negara Tidak Begitu” dalam Jurnal Sedane, Vol.5, No.1, hlm. 59-77.

Ford, Michele. (2005). “Demokratisasi Serikat Buruh: Sebuah Tinjauan Teoritis” dalam Sedane, Vol.3, No.1 [Januari—Juni], hlm.4-17.

Frederick, William H. & Soeri Soeroto [eds]. (2005). Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Gamson, William A., Bruce Fireman & Steven Rytina. (1984). “Encounters with Unjust Authority” in Social Forces, Vol.63, No.1 [September], pp.288-290.

Giddens, Anthony. (2010). Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, terjemahan Maufur & Daryatno.

Harian Rakyat [koran]. Djakarta: 6 Oktober 1951.

Harian Merdeka [koran]. Djakarta: 25 Maret 1952.

Harian Rakyat [koran]. Djakarta: 4 April 1952.

Ingleson, John. (2013). Perkotaan, Masalah Sosial & Perburuhan di Jawa Masa Kolonial. Jakarta: Komunitas Bambu, terjemahan Iskandar P. Nugraha.

Ingleson, John. (2015). Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920-an hingga 1930-an. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, terjemahan Andi Achdian.

“Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI, 1950-1959”. Dokumen Tidak Diterbitkan. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

“Inventaris Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta, 1949-1950”. Dokumen Tidak Diterbitkan. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

“Inventaris Arsip Kabinet Presiden Tahun 1950-1959, No.780”. Dokumen Tidak Diterbitkan. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

“Inventaris Arsip Sekretariat Negara, 1949-1968”. Dokumen Tidak Diterbitkan. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

“Inventaris Arsip SOBSI”. Dokumen Tidak Diterbitkan. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

Iskandar, Mohammad. (2007). “Aksi Kolektif Petani Ciomas Tahun 1886: Dampak Politis bagi Pemerintahan Hindia Belanda”. Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan. Depok: FIPB UI [Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia].

Java Bode [koran]. Djakarta: Juni 1951.

Kandar. (2014). “Pemogokan Pekerja Pemerintah Cirebon 1952: Suatu Kajian Peran SOBSI dalam Gerakan Pekerja di Indonesia” dalam Zuliskandar Ramli et al. [eds]. Arkeologi, Sejarah, dan Budaya. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia], hlm.819-834.

“Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1952 tanggal 20 Februari 1952 tentang Pembatalan Upah Setempat Provinsi Djawa Barat” dalam Lembaran Kota Besar Bandung, Nomor 7 Tahun 1952. Tersimpan dalam ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia] di Jakarta.

Klandermans, Bert. (2005). Protes dalam Kajian Psikologi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, terjemahan oleh Helly P. Soetjipto.

Lloyd, Christopher. (1992). The Structures of History. Oxford: Blackwell.

Marxist, Aceh. (2007). “Sejarah Gerakan Buruh Indonesia”. Tersedia secara online di: https://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/14/sejarah-gerakan-buruh-indonesia/ [diakses di Jakarta: 9 Oktober 2016].

Munir. (2014). Gerakan Perlawanan Buruh: Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi. Malang: Intrans Publishing, edisi revisi.

“Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1951 tentang Perubahan Rayon Kemahalan”. Arsip Tidak Diterbitkan. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

“Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerdja Pemerintah”. Arsip Tidak Diterbitkan. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

Pikiran Rakyat [koran]. Bandung: 5 Maret 1952.

Pikiran Rakyat [koran]. Bandung: 23 Maret 1952.

Sandra. (2007). Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia. Jakarta: Pustaka Rakyat.

Sanit, Arbi. (2011). Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sekdaprov Djabar [Sekretariat Daerah Provinsi Djawa Barat]. (1951). “Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Djawa Barat, Nomor 7/DPD/51 tanggal 24 Oktober 1951” dalam Berita Provinsi Djawa Barat, Nomor 8, 15 November.

Sewaka. (1955). Tjorat-tjoret dari Djaman ke Djaman. Bandung: t.p. [tanpa penerbit].

Sjamsuddin, Helius. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Supriyono, Agustinus. (2007). “Buruh Pelabuhan Semarang: Pemogokan-pemogokan pada Zaman Kolonial, Revolusi, dan Republik, 1900-1965”. Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: FIB UGM [Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada].

Tedjasukmana, Iskandar. (1959). The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Thoha, Miftah. (2012). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Tilly, Charles. (1978). From Mobilization to Revolution. California: Addison-Wesley Publishing Company.

Tilly, Charles. (2003). The Politics of Collective Violence. California: Addison-Wesley Publishing Company.

Zuhdi, Susanto. (2008). “Metodologi Strukturistik dalam Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif” dalam Djoko Marihandono [ed]. Titik Balik Historiografi Indonesia. Depok: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Departemen Sejarah FIB UI [Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia].