RESUME: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konten variabel implementasi kebijakan publik pada konten kurikulum PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) di Perguruan Tinggi di Indonesia, yang dikaji dari perspektif variabel implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yang memfokuskan kajian pada gagasan dan konten implementasi kebijakan pada materi PKn di Perguruan Tinggi, dengan mengoleksi dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan materi PKn di Perguruan Tinggi di Indonesia. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa bahasan tentang konten dimensi implementasi kebijakan publik dilihat dari variabel “komunikasi” dan variabel “sumber daya” secara kualitatif masih sangat rendah. Sedangkan konten “sikap atau disposisi” dan variabel “struktur birokrasi” dinilai sudah cukup luas dan mendalam. Distribusi konten dimensi implementasi kebijakan publik pada materi kuliah PKn di Perguruan Tinggi, sebagaimana tergambar dalam penelitian ini, dipandang kurang menunjang kesiapan para mahasiswa untuk memiliki kesadaran dan kecakapan dalam berpartisipasi pada implementasi kebijakan publik, yang dilandasi oleh nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan agar konten dimensi implementasi kebijakan publik dimuat pada materi PKn di Perguruan-perguruan Tinggi di Indonesia.

KATA KUNCI: Kebijakan Publik; Pendidikan Kewarganegaraan; Perguruan Tinggi; Warganegara yang Baik; Analisis Isi Kurikulum.

ABSTRACT: “Content Analysis of Dimension of Public Policy Implementation at Civics Curriculum Content in Higher Education Institution”. This research aims to describe and analyze the variable content of public policy implementation on the variables content of curriculum content Civics in higher education institution in Indonesia that were examined from the variables of public policy implementation perspectives. The method used is literature study focuses on ideas and content of policy implementation of Civics materials in higher education, by collecting documents in the form of legislation that underlie the development of Civics materials in higher education institution in Indonesia. The results of the study show that the dimension content of public policy implementation viewed from “communication” and “resources” variables are qualitatively still very low. Meanwhile, the content of “attitude or disposition” and “bureaucratic structure” variables are considered to be quite broad and deep. The content distribution dimension of public policy implementation on Civics course material in higher education institution, as illustrated in this study, seen as less support the readiness of the students to have awareness and proficiency in participating in public policy implementation based on the nationalism and patriotism values. Therefore, there is needed a policy in order the implementation dimensional content for public policy shoud be loaded in the Civics’ material at the higher education institutions in Indonesia.

KEY WORD: Public Policy; Civics; Higher Education Institution; Good Citizenship; Content Analysis of Curriculum.

About the Author: Dr. Encep Syarief Nurdin adalah Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia); dan Homebase pada Program Studi Pendidikan Umum SPs (Sekolah Pascasarjana) UPI, Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel: encep.sn@upi.edu

How to cite this article? Nurdin, Encep Syarief. (2016). “Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.9(1) May, pp.11-30. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UPI Bandung, ISSN 1979-0112.

Chronicle of the article: Accepted (February 25, 2016); Revised (March 28, 2016); and Published (May 20, 2016).

Kebijakan Publik; Pendidikan Kewarganegaraan; Perguruan Tinggi; Warganegara yang Baik; Analisis Isi Kurikulum.

Bahmuller, C.F. & J.J. Patrick. (1999). Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Projects. Blumington: ERIC [Educational Resources Information Centre], Indiana University.

Bakry, A. (2010). “Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik” dalam Jurnal MEDTEK, Vol.2(1), hlm.1-13.

Branson, M.S. (1998). The Role of Civic Education. Calabasas: CCE [Center for Civic Education].

Budimansyah, D. (2008). “Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan atau Project Citizen” dalam Jurnal Acta Civicus, Vol.1(2), hlm.179-198.

Budimansyah, D. & K. Suryadi. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].

Carter, V.G. (1959). Dictionary of Education. New Jersey: Prectice Hall, second edition.

Cholisin. (2000). “Memperkuat Orientasi Keilmuan dan Pemberdayaan Warganegara sebagai Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia”. Makalah disajikan dalam Seminar on the Need-Assessment for New Indonesian Civic Education di Bandung.

CICED [Center for Civic Education]. (1998). We the People, Project Citizen: A Civic Eucation Project for Grades 6 Through 9. Calabasas: CICED and National Coference of States Legislatures.

Cogan, John J. & Ray Derricott. (1998). Citizenship for 21st Century: An International Perspective on Education. London: Kogan Page Limited.

Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Denzin, N.K. (1978). Sociological Methods. New York: McGraw-Hill.

Dirjen Dikti [Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi]. (2000). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 267/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Garis Besar Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Dirjen Dikti [Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi]. (2002). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dirjen Dikti [Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi]. (2006). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Djahiri, A.K. (2002). Moral and Character Teaching Values and Social Moral Development. Bandung: Laboratorium Pengajaran PMP FPIPS UPI [Pendidikan Moral Pancasila, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].

Djahiri, A.K. (2006). “Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKn di Era Globalisasi” dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn) FPIPS UPI [Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia], hlm.3-13.

Dye, T.R. (1995). Understanding Public Policy. New Jersey: Prectice Hall.

Edward III, G.C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Querterly, Inc.

Friedrich, Carl. (1963). Man and His Goverment. New York: McGraw-Hill.

Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.

Huntington, P.S. & J. Nelson. (1994). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta, Terjemahan.

Ismaun. (2006). “Penataan Pendidikan Kewarganegaraan pada Peguruan Tinggi Menuju Masyarakat Madani” dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn) FPIPS UPI [Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia], hlm.121-137.

Jiyanto. (2012). “Implementasi Pendidikan Karakter melalui Peningkatan Kualitas Perkuliahan Pendidikan Kewargenegaraan (PKn) di Perguruan Tinggi” dalam AT-TAJDID: Jurnal Ilmu Tarbiyah, Vol.1(2), hlm.143-162.

Kalidjernih, F.K. (2010). Kamus Studi Kewarganegaraan: Prespektif Sosiologikal dan Politikal. Bandung: Widya Aksara Press.

Komalasari, K. & D. Budimansyah. (2008). “Pengaruh Pembelajaran Konstektual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP” dalam Jurnal Acta Civicus, Vol.2(1), hlm.76-97.

Maftuh, B. (2008). “Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan” dalam Jurnal Educationist, Vol.II, No.2, hlm.134-144.

Mendiknas RI [Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2000). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusuaan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Mendiknas RI [Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2002). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Menteri PP dan K [Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan]. (1959). Surat Keputusan Nomor 122274/S Tanggal 10 Desember 1959 tentang Pembentukan Panitia Penjusunan Buku Pedoman mengenai Kewadjiban-kewadjiban dan Hak-hak Warga Negara Indonesia dan Hal-hal jang Menginsjafkan Warga Negara tentang Sebab-sebab Sedjarah dan Tudjuan Revolusi Indonesia. Djakarta: Kementerian PP dan K [Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan].

Milles, M.B. & M.A. Huberman. (1984). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.

MPR RI [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (1973). Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Jakarta: Sekretariat MPR RI.

MPR RI [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (1978). Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jakarta: Sekretariat MPR RI.

MPR RI [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (1998). Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Jakarta: Sekretariat MPR RI.

Mulyawan, Rahman. (2005). Persepsi Mahasiswa Universitas Padjadjaran terhadap Poses Belajar-Mengajar pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Pustaka UNPAD [Universitas Padjadjaran] Bandung.

Nugroho, R. (2014a). Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, R. (2014b). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergnsi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Patton, M.Q. (2001). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

PP RI [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia]. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Print, Murray. (1999). “Introduction: Civic Education and Civil Society in the Asia-Pacific” dalam Murray Print, James Ellickson-Brown & Abdul Razak Baginda [eds]. Civic Education for Civil Society. London: ASEAN [Association of South East Asian Nations] Academic Press, hlm.9-18.

Print, Murray et al. (1999). Civic Education for Civil Society. London: ASEAN [Association of South East Asian Nations] Academic Press.

Putra, N. & Hendarman. (2012). Metodologi Penelitian Kebijakan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rohayani, I. (2010). “Pengaruh Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Interventif terhadap Karakter Warga Negara Muda” dalam Jurnal Acta Civicus, Vol.4(1), hlm.1-16.

Samsuri. (2009). “Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan” dalam Jurnal Civicus, Vol.2(2), hlm.169-180.

Samsuri. (2010). “Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia: Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Era Reformasi”. Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan. Bandung: SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].

Sapriya & K. Komalasari. (2014). “Analisis Kebutuhan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia” dalam Jurnal CIVICUS, Vol.18(1), hlm.1-20.

Sapriya. (2007a). “Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Warga Negara” dalam Jurnal Sekolah Dasar, Th.16, No.1, hlm.22-34.

Sapriya. (2007b). “Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa: Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan IPS”. Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan. Bandung: PPs UPI [Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].

Sapriya. (2012). “Perlunya Reorientasi Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa” dalam Sapriya et al. [eds]. Transformasi 4 Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Maulana Media Grafika, hlm.31-40.

Setiawan, D. (2009). “Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis di Era Global” dalam Jurnal Acta Civicus, Vol.2(2), hlm.137-144.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1982). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1985). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Soepardo, Mr. et al. (1962). Civics: Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia. Djakarta: Departemen PP & K [Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan].

Sukadi, I.W. (2006). “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi Berbasis Kompetensi untuk Sekolah Dasar dalam Rangka Nation and Character Building dan Implikasinya terhadap Pembelajaran” dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn) FPIPS UPI [Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia], hlm.170-188.

Suryabrata, S. (1983). Metode Penelitian. Jakarta: CV Rajawali.

Suryadi, A. & Somardi. (2000). “Pemikiran ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan”. Makalah pada The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education, March 29, di Bandung.

Ubaedillah, A. & A. Rozak. (2012). Pendidikan Kewarga[negara]an: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group.

Wahab, A. Azis. (2000). New Paradigm and Curriculum Design for New Indonesian Civic Education. Bandung: CICED [Center for Civic Education].

Wahab, A. Azis. (2006). “Pengembangan Konsep dan Paradigma Kewarganegaraan Baru Indonesia bagi Terbinanya Warga Negara Dimensional Indonesia” dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn) FPIPS UPI [Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia], hlm.170-188.

Wahab, A. Azis & Sapriya. (2012). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Winarno. (2011). “Muatan Pancasila dalam Mata Pelajaran PKn di Sekolah” dalam Jurnal Ilmiah CIVICS, Vol.I, No.2 [Juli], hlm.42-70. Tersedia secara online juga di: file:///C:/Users/acer/Downloads/589-923-1-SM.pdf [diakses di Bandung: 15 Januari 2016].

Winarno. (2014). “Pengembangan Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi” dalam Jurnal Profesi Pendidik, Vol.1(1), hlm.23-30.

Winataputra, U.S. (2001). “Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demorasi”. Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan. Bandung: SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].

Winataputra, U.S. & D. Budimansyah. (2007). Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].